Absennya Walikota Tri Rismaharini pada tiga kali paripurna Perubahan APBD Surabaya 2011 bakal memicu persoalan baru. Walikota dinilai menghina parlemen (contempt of parliament) serta melakukan pelanggaran undang-undang dan sumpah.

Untuk ketigalinya, Sidang Paripurna Pengesahan Perubahan APBD 2011 di DPRD Kota Surabaya deadlock. Walikota Tri Rismaharini tetap menolak hadir untuk pengesah bersama dewan terkait perubahan anggaran.

Sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan 3 raperda di DPRD Surabaya sempat panas. Absennya Walikota Tri Rismaharini maupun Wakil Walikota Bambang DH menjadi pemicu.

Di tengah konflik dengan Walikota Tri Rismaharini soal pembelian mobil dinas, dugaan penyimpangan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Surabaya tetap diusut polisi. Ketua DPRD Wisnu Wardhana menyatakan audit BPK clear.

Sidang Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Kota Surabaya 2011 yang kedua kembali deadlock. Walikota Tri Rismaharini tetap absen. Demikian pula paripurna yang akan gelar Selasa (20/12/2011) bakal bernasib sama. Apa alasannya?

Sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD 2011 Kota Surabaya digelar DPRD. Sidang kedua kalinya ini, Walikota Tri Rismaharini diharapkan tidak absen. Namun informasi yang dihimpun, walikota hari ini ke Jakarta.

DPRD kembali menggelar sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD 2011 Surabaya pada tanggal 19 Desember 2011. Walikota Tri Rismaharini diharapkan tidak lagi absen seperti pada paripurna sebelumnya.

Buntut pemukulan yang dilakukan Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Hari Sulistyowati terhadap anggota Komisi A dari Fraksi Golkar Eric R Tahalele, warga Surabaya berdemo.

Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Surabaya Hari Sulistyowati dilaporkan ke polisi. Anggota Fraksi Golkar Eric R Tahalele menjeratnya dengan pasal berlapis akibat pemukulan yang membuat kaca matanya pecah.

Anggota Fraksi Golkar Eric R Tahalele telah melaporkan Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Surabaya Hari Sulistyowati ke polisi. Namun Ketua DPRD Wisnu Wardhana meminta kedua pihak bisa dewasa.