Penerima 3 kartu sakti Presiden Jokowi masih mengacu pada data PPLS tahun 2011. Sadar data itu tak lagi akurat bila dijadikan patokan saat ini, maka Kemensos berinisiatif mengundang kalangan akademisi untuk duduk bersama mencari solusi.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan optimistis KIP yang diluncurkan Presiden Jokowi tidak akan overlapping dengan program sejenis yang diterapkan daerah. Anies pun menilai kartu sakti itu tak perlu dipermasalahkan.

Hari ini genap sebulan Jokowi-JK memimpin Indonesia. Beberapa kebijakan sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa saja?

Keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM memang harus diakui sebagai 'pil pahit' untuk menyembuhkan penyakit yang sudah akut. Namun pemerintahan Presiden Jokowi sudah menyiapkan penanganan dampak negatif 'pil pahit' ini.

Menkominfo Rudiantara turut angkat bicara soal program kartu sakti yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Selain menekankan keuntungannya bagi masyarakat, operator seluler dan perbankan yang turut mengawal program ini juga bisa menarik banyak manfaat.

Peluncuran tahap awal kartu Sakti Jokowi dilakukan dengan memberikan SIM Card KKS untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera. Tapi bagaimana kalau keluarga tidak punya telepon seluler?

Saat ini penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) masih dapat menerima Bantuan Kesejahteraan Sosial. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan tak akan ada duplikasi dalam penerimaan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) akan dapat dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia berharap warga tak perlu galau.

Sehari setelah pengumuman kenaikan BBM, JK meninjau pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor pos Jakarta Timur. JK mengatakan program bantuan sosial itu memang terkait dengan kenaikan BBM.

Koalisi Merah Putih (KMP) dari DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat konsultasi mempermasalahkan pelantikan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. KMP Jakarta ini menyatakan sedang pisah ranjang dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI.‎