Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochammad Tjiptardjo menyatakan pemeriksaan kasus tersangka pencucian uang Gayus Tambunan akan selesai dalam minggu ini. Jika selesai, hasilnya akan segera diumumkan ke masyarakat.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji akan diperiksa dua komisi di DPR RI Kamis (8/4/2010) besok. Pagi harinya, Susno diperiksa Komisi III, dan sore-nya dipanggil Komisi XI.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Anas Urbaningrum mendukung penuh pengusutan mafia pajak. Jika panitia kerja (panja) pajak yang dibentuk Komisi XI tidak kuat, Anas sepakat jika dibentuk pansus mafia pajak.

Ketua DPR Marzuki Alie mempercayakan pengawasan perpajakan kepada Komisi III bekerjasama dengan Komisi XI DPR. Pembentukan Pansus mafia pajak dipandang belum perlu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh pembentukan Pansus Mafia Pajak. Pansus harus segera dibentuk untuk membersihkan institusi perpajakan dari mafioso.

DPR menilai kasus mafia perpajakan sudah sudah sangat sistemik. DPR melalui Komisi XI akan segera memanggil Menteri Keuangan dan DIrektur Jenderal (Dirjen) Pajak dalam pekan ini.

Muhammadiyah resmi mengeluarkan fatwa haram bunga bank. Sayangnya, fatwa haram itu tidak disertai dengan saran apa yang harus dilakukan masyarakat selanjutnya. Hal itu bisa membuat nasabah bank bingung.

Mulai pekan depan Komisi III DPR akan memulai proses politik terhadap kasus mafia pajak senilai Rp 28 milyar. Gayus Tambunan dan Susno Duadji merupakan calon kuat untuk mereka panggil.

Anggota komisi XI DPR Achsanul Qosasi menilai kasus Gayus Tambunan dapat dijadikan tolok ukur untuk remunerasi di lingkungan Direktorat Pajak.

KADIN mendukung penuh pembentukan Pansus Mafia Pajak oleh Komisi III dan Komisi XI DPR. Proses politik itu diharapkan tidak lagi membuat para pengusaha jadi 'mangsa' oknum Direktorat Pajak.