Saling lempar tudingan soal dana siluman masih terjadi. Kali ini Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut legislatif sama sekali tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran bersama Pemprov.

Ahok melingkari sejumlah anggaran dengan pena warna hitam. Lalu dia menulis 'Pemahaman nenek lu!' dan memberi paraf di bawah tulisan itu.

Meski tak mengetahui asal-muasal usulan anggaran buku trilogi Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, menyatakan anggota bisa mengusulkan anggaran.

Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi di DPRD yang mendukung adanya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, persoalan itu adalah otoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Setelah Fraksi Partai NasDem mencabut penggunaan hak angket, PKB juga mulai goyah mendukung angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama terkait kisruh APBD.

Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi di DPRD yang gencar mendukung adanya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Waketum Gerindra Fadli Zon menegaskan penggunaan hak angket adalah kewenangan anggota setiap fraksi dan bukan memperuncing masalah.

Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa ikut menyoroti perseteruan DPRD DKI versus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana siluman Rp 12,1 triliun di APDB 2015. Desmon bicara keras untuk DPRD yang melancarkan hak angket untuk Ahok.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melapor ke KPK terkait adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI 2015. Ketua DPP Gerindra Desmond Mahesa mengatakan laporan Ahok ini sebagai ujian bagi politisi Gerindra di Fraksi Gerindra DPRD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD sejak tahun 2012 ke KPK. Mengapa baru sekarang melaporkannya?

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI mencabut penggunaan hak angketnya di DPRD DKI yang ditujukan untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Adakah partai yang akan menyusul langkah NasDem?