detikNews

Komisi I DPR Rapatkan Ambalat

Komisi I DPR menggelar rapat internal tertutup di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta. Rapat itu fokus pada kasus Ambalat.

Senin, 07 Mar 2005 10:31 WIB

detikNews

DPR Gelar Rapat Konsultasi BBM

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi darurat membahas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Senin, 07 Mar 2005 07:26 WIB

detikNews

Zaenal Ma'arif & Laode Ida Orasi di Tengah Pendemo BBM

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dan Wakil Ketua DPD Laode Ida bersedia memenuhi permintaan BEM UI berorasi di atas mobil pick up pendemo.

Jumat, 04 Mar 2005 17:06 WIB

detikNews

BEM se-Jabotabek Dukung DPR Ajukan Hak Angket BBM

Perwakilan BEM se-Jabotabek bertemu dengan F-PDIP DPR RI terkait kenaikan harga BBM. Mahasiswa mendukung DPR menggunakan hak angket.

Jumat, 04 Mar 2005 14:52 WIB

detikNews

Rapat Konsultasi Darurat DPR Soal BBM Digelar 7 Maret

DPR tidak jadi menggelar paripurna luar biasa soal kenaikan harga BBM. Sebagai gantinya, digelar rapat konsultasi darurat DPR pada 7 Maret.

Kamis, 03 Mar 2005 18:18 WIB

detikNews

Tolak BBM Naik, Rakyat Miskin Curhat ke DPR

Sekitar 30 orang dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (UPC) bertemu VII DPR menolak kenaikan BBM dan mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok.

Kamis, 03 Mar 2005 16:28 WIB

detikNews

Bamus DPR Bahas Jadwal Paripurna Luar Biasa soal BBM

Bamus DPR yang bertugas merancang kegiatan anggota DPR dalam masa sidang tertentu, akan melakukan rapat membahas jadwal rapat paripurna soal BBM.

Kamis, 03 Mar 2005 11:10 WIB

detikNews

Beri Pelajaran, FKB Usul & Galang Hak Angket Soal BBM

Pemerintah harus diberi pelajaran terkait kenaikan BBM. FKB mengusulkan hak angket dan menggalang dukungan. FPDIP, FPAN, FPDS merespons positif.

Rabu, 02 Mar 2005 14:32 WIB

detikNews

FPDIP Harapkan Sidang Paripurna Digelar 4 Maret

FPDIP berharap pimpinan DPR segera menentukan sidang paripurna terkait kenaikan harga BBM. FPDIP berharap paripurna bisa digelar Jumat, 4 Maret.

Rabu, 02 Mar 2005 12:09 WIB

detikFinance

Menkop dan UKM Sayangkan Peraturan Presiden No 9/2005

Menneg Koperasi dan UKM menyayangkan keluarnya peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 yang membuat hilangnya wewenang teknis lembaganya.

Selasa, 01 Mar 2005 19:28 WIB