Sumbangan sebesar Rp 13 miliar dari mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin untuk partainya dianggap melanggar hukum. KPU dan KPK harus segera melakukan pemeriksaan.

PD mendesak KPK segera memeriksa mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. PD tak mau terus dibayang-bayangi kasus Nazaruddin pasca pemecatannya.

BK DPR didesak untuk segera memeriksa anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin. Tanpa menunggu proses hukum di KPK.

Politisi Partai Gerindra Permadi menduga Muhammad Nazaruddin punya kekuatan mengakar di internal PD. Permadi bahkan menuding Nazaruddin sosok yang sakti di PD.

Penambahan gerbong dan mensterilkan stasiun dari calon penumpang yang ogah bayar, dinilai menjadi pilihan solusi terbaik. Hal itu untuk mencegah naiknya penumpang ke atap gerbong.

Pembatasan jam operasional truk yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Pembatasan baiknya dilakukan pada batas kecepatan dan tonase sehingga lebih adil.

Prestasi Ketua KPK Busyro Muqoddas dinilai minim di lembaga yang dipimpinnya itu. Kasus-kasus kakap seperti Century dan kasus yang diduga melibatkan Miranda Goeltom hingga kini tidak jelas.

Lantaran masih banyak hal-hal penting, rencana pembangunan gedung baru DPR untuk sekarang tidak dibahas dahulu. Wakil Ketua DPR Pramono Anung bilang, gedung baru kemungkinan dibangun oleh anggota Dewan periode mendatang.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai anggota dewan sekarang banyak diisi oleh pemilik modal atau pengusaha dan figur artis. Sedangkan aktivis partai malah sedikit. Kinerja dan produk UU yang dihasilkan pun tidak memuaskan.

Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Badan Kehormatan DPR terkait pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Pimpinan DPR dan BK akan duduk bersama pada Kamis 26 Mei.