Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berbagi cerita soal mediasi dengan DPRD di Kemendagri. Menurut Ahok, pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan menunjukkan kalau dewan telah lama bermain.

Ahok menjelaskan tidak ada diskriminasi seperti yang dikatakan DPRD. Melainkan, dia hanya meminta kepada jajaran SKPD-nya agar tidak menginput data yang bukan dari hasil pembahasan ke dalam e-budgeting APBD 2015.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan isi mediasi antara dia dan jajarannya dengan pihak DPRD. Ahok mengungkap Wakil Ketua DPRD M Taufik memaksa memasukkan APBD DKI versi DPRD.

Proses mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD berjalan alot hingga berbuntut deadlock. Ahok tidak ambil pusing dengan ending seperti ini karena dirinya tetap dapat menggunakan APBD 2014.

DPRD DKI ikut mengirimkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dinilai janggal.

Istilah 'dana siluman' sering digunakan Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk menyebut anggaran yang tak jelas juntrungannya dalam APBD DKI. DPRD DKI tak setuju bila APBD versinya disebut memuat 'dana siluman' sepert‎I yang disebut Ahok.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M.Taufik mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Kementerian Dalam Negeri cacat prosedur.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI gamang dengan dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Ahok. NasDem bahkan menyatakan akan mencabut dukungan. Namun faktanya, belum ada anggota DPRD yang mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) serius memberantas korupsi di lingkungan DKI, salah satunya dengan mengusut tuntas 'begal' APBD. Bisakah dia menjerat dan menyeret oknum dewan ke ranah hukum? 

Setelah anggaran UPS dan buku trilogi Ahok yang menimbulkan polemik soal APBD DKI, kini DPRD menyebut ada anggaran miliaran rupiah untuk satu anggaran yakni proyek antirayap. Namun DPRD mengaku bukanlah pihak yang memasukkan anggaran antirayap itu.‎