detikNews Panitera PN Medan Dituntut 8 Tahun Penjara Panitera Pengadilan Negeri Medan, Helpandi dituntut 8 tahun penjara terkait kasus suap hakim ad hoc PN Medan. Kamis, 14 Mar 2019 15:11 WIB
detikNews Kontroversi Keluarga Ridwan Kamil di TAP Jabar Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu ada beberapa nama eks timses, adik kandung serta sepupu Ridwan Kamil. Kamis, 14 Mar 2019 07:24 WIB
detikNews Baca Pleidoi Sambil Berdiri, Lucas Minta Bebas dari Tuntutan "Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana," kata Lucas. Rabu, 13 Mar 2019 19:46 WIB
detikNews Eks Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Bui Terkait Korupsi Komisi Fiktif Mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan. Rabu, 13 Mar 2019 18:16 WIB
detikNews Eks Komisioner KPU Jabar Juga Masuk TAP Ridwan Kamil TAP bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ternyata tidak hanya diisi oleh mantan timses dan adik kandung. Eks Komisioner KPU Jabar masuk dalam tim itu. Rabu, 13 Mar 2019 11:12 WIB
detikNews 19 Tahun Ombudsman, Menuju Pelayanan Publik Prima Ke depan diharapkan pemerintah dengan dorongan dan peran masyarakat melakukan upaya yang lebih baik untuk mewujudkan terciptanya pelayanan publik yang prima. Selasa, 12 Mar 2019 11:00 WIB
detikNews Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 7 Tahun Penjara Mantan Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Senin, 11 Mar 2019 15:14 WIB
detikNews Divonis 4 Tahun Penjara, Eddy Sindoro Tak Ajukan Banding Eddy Sindoro menerima putusan 4 tahun bui. Dia menyatakan tidak akan mengajukan banding. Rabu, 06 Mar 2019 19:18 WIB
detikNews Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen Dituntut 9 Tahun Bui Jaksa KPK menilai Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen terbukti bersalah melakukan tindak pidana penerimaan suap. Rabu, 06 Mar 2019 13:58 WIB
detikNews Bahas Netralitas ASN, Mahfud Md Singgung Birokrasi Korup Saat Orde Baru Mahfud menjelaskan banyak undang-undang dibuat semasa reformasi untuk membenahi birokrasi yang korup di masa Orde Baru. Rabu, 06 Mar 2019 11:27 WIB