KPK mulai memeriksa beberapa pihak swasta tekait kasus kepemilikan rekening gendut dengan tersangka Komjen Budi Gunawan. Kali ini, salah satu pihak swasta yang diperiksa adalah pengamat intelejen Susaningtyas.

Pada masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mei 2014 lalu, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sempat merencanakan penataan institusi Kepolisian Negara RI.

Saat masih berstatus capres, Joko Widodo pernah bicara menolak bagi-bagi roti kekuasaan atau bagi-bagi kursi menteri. Namun toh Jokowi tak bisa mengelak dari kompensasi politik untuk para parpol pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Koalisi Indonesia Hebat.

Jika Polri di bawah kementerian maka energi Jokowi tidak terkuras untuk memikirkan solusi kegaduhan KPK versus oknum Polri seperti yang terjadi belakangan ini. Mungkinkah visi Jokowi yang terhapus dulu lahir kembali?

Kasus rekening gendut alias transaksi mencurigakan dari calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengemuka lagi akhir-akhir ini. Rekening gendut ini juga jadi ‎perbincangan dalam rapat Komisi III dengan PPATK.

Manuver tiga tokoh sentral Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendorong Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri menarik dipantau. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri justru jarang tampil, namun seolah memimpin gerilya.

DPD bersama fraksi-fraksi, yang kebetulan semuanya dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mengadakan rapat membahas rencana amendemen kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

‎Parlemen pusat merencanakan amendemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk kelima kalinya. DPD menggelar rapat dengan fraksi-fraksi MPR, yakni Fraksi PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei mengenai ketum parpol pilihan rakyat. SBY, Prabowo, Wiranto dan Ical dinilai masih punya kans kembali memimpin partai masing-masing.

Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto yang menyebut KPK 'membakar rakyat' dan pendukung KPK sebagai 'rakyat tidak jelas' memanen kritik. Paham akan hal itu, mantan Menko Polhukam Wiranto enggan memperkeruh suasana.