detikNews

3 Tahun Jokowi-JK, PDIP: Isu Sosial Imajiner Jadi Lawan Terbesarnya

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo menyebut isu sosial imajiner yang berkembang saat ini akan menjadi lawan terbesar pemerintahan Jokowi.

Sabtu, 21 Okt 2017 01:35 WIB

detikNews

Berharap Segera Punya e-KTP, Warga Antre di Taman Mini

Kemendagri dan Pemprov DKI membuka layanan perekaman e-KTP di TMII, Jakarta Timur. Antrean warga mengular panjang untuk penyerahan berkas e-KTP.

Jumat, 20 Okt 2017 13:08 WIB

detikNews

3 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Beri Nilai Merah di Aspek Demokrasi

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memberi catatan merah untuk aspek demokrasi di 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Kamis, 19 Okt 2017 21:07 WIB

detikNews

PDIP-PPP-PD Terima Perppu Ormas Jadi UU, Gerindra-PAN Menolak

Perppu Ormas sedang dibahas di Komisi II DPR. Sikap fraksi-fraksi di DPR masih terbelah antara menerima dan menolak Perppu Ormas.

Kamis, 19 Okt 2017 19:35 WIB

detikNews

Polemik Paripurna Istimewa Pertanda Kurangnya Komunikasi Pimpinan DPRD

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap hal itu menandakan tidak adanya komunikasi.

Kamis, 19 Okt 2017 18:39 WIB

detikNews

Bertemu Menko Polhukam, PAN Tegaskan Tolak Perppu Ormas

PAN bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto pada Rabu (18/10) lalu.

Kamis, 19 Okt 2017 18:25 WIB

detikNews

Kedubes AS Ungkap Peristiwa 1965, Panglima TNI: Itu Biasa Saja

Soal pembukaan dokumen tersebut, Gatot menegaskan itu kebijakan AS. Gatot tak mau berkomentar lebih panjang.

Rabu, 18 Okt 2017 19:06 WIB

detikNews

Gubernur Bali: Banyak Rentetan Masalah Terkait Status Gunung Agung

"Apakah mungkin, misalnya, menurunkan status awas sejak tanggal 22 September 2017 dan sekarang sudah 26 hari?" kata Pastika.

Rabu, 18 Okt 2017 16:08 WIB

detikNews

Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Apa saja?

Rabu, 18 Okt 2017 10:30 WIB

detikNews

PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Tak Punya Dasar Hukum Kuat

Saat rapat dengan Komisi II DPR, PP Muhammadiyah menilai Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas tak memiliki dasar hukum yang kuat.

Selasa, 17 Okt 2017 17:22 WIB