detikNews

KPK Jerat Korporasi Lagi Jadi Tersangka

KPK menetapkan PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan anggaran proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jumat, 01 Mar 2019 18:05 WIB

detikNews

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

Jumat, 01 Mar 2019 02:16 WIB

detikNews

Bupati Malang Non Aktif Rendra Kresna Sidang Perdana Korupsi Rp 7,5 M

Bupati Malang non aktif Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo

Kamis, 28 Feb 2019 18:19 WIB

detikNews

Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, KPK Jelaskan Dasar Hukumnya

KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Kamis, 28 Feb 2019 13:18 WIB

detikNews

Menyelamatkan (Dana) Desa

Anggaran dana desa terus mengguyur sekujur 74.954 desa se Indonesia. Namun, dana besar itu tak semuanya mulus ke turun ke desa; sebagian dihisap para koruptor.

Kamis, 28 Feb 2019 13:15 WIB

detikNews

MPR Ikut Semarakkan Pameran Kampung Hukum 2019

Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI yang mewakili MPR menggelar stand atau booth MPR RI pada gelar acara Pameran Kampung Hukum 2019.

Rabu, 27 Feb 2019 20:00 WIB

detikNews

Mahfud soal Emak-Emak Kampanye Hitam ke Jokowi: Langgar UU ITE

Mahfud Md bicara soal 3 emak-emak di Karawang yang diamankan polisi karena dugaan kampanye hitam ke capres Jokowi.

Rabu, 27 Feb 2019 12:51 WIB

detikNews

KPK Tagih Kepatuhan LHKPN, JK: Siapa yang Belum, Kirimi Surat

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersedia ikut 'menagih' agar jajaran kabinet patuh melaporkan kekayaan ke KPK.

Selasa, 26 Feb 2019 18:31 WIB

detikNews

Hakim Tolak Praperadilan MAKI soal Kasus Korupsi Kondensat

MAKI dalam permohonannya meminta Kejaksaan Agung menerima pelimpahan kasus dugaan korupsi kondensat.

Selasa, 26 Feb 2019 16:26 WIB

detikNews

e-KTP TKA Diatur UU Adminduk, Gerindra-PKS Kukuh Hanya untuk WNI

Fraksi Gerindra hingga PKS kukuh hanya WNI lah yang boleh mendapatkan e-KTP. Apa alasannya?

Selasa, 26 Feb 2019 12:48 WIB