Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin menegaskan pihaknya siap mundur dari komposisi pimpinan fraksi jika DPP Golkar Munas Bali ternyata kalah dalam putusan pengadilan.

Kepengurusan Munas Bali bakal menggunakan surat dari Kemenkumham yang diklaim mengakui kepengurusan Munas VIII di Riau pada 2009 lalu demi bisa mengikuti Pilkada,

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical mengimbau pengurus daerah agar tetap tenang dan tak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Partai. Pasalnya, putusan Mahkamah Partai dinilai janggal dan menyalahi prosedur.

Berbekal putusan Mahkamah Partai, kubu Golkar hasil Munas Jakarta mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pihak Ical menyatakan tak khawatir apapun pengumuman Kemenkum HAM termasuk jika memenangkan kubu Agung.

Mahkamah Partai Golkar meminta Agung Laksono dan kawan-kawan untuk bisa mengakomodir kader Golkar dari kubu Munas Bali agar bisa konsolidasi sampai tuntas paling lambat 2016. Namun, permintaan ini sepertinya sulit disetujui kubu Munas Bali yang dipimpin Ical. 

Wakil Ketua Umum Golkar kubu Ical, Ade Komarudin mengatakan pihaknya bakal mengalah kalau kepengurusan Agung ditetapkan sebagai pihak yang resmi yaitu pengadilan.

Kubu Agung Laksono berencana merombak struktur Fraksi Partai Golkar di DPR setelah diunggulkan dalam putusan Mahkamah Partai Golkar. Soal keinginan kubu Agung itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan hal itu mesti disesuaikan dengan aturan.

Dua anggota Mahkamah Partai Golkar menerima kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Dengan hasil ini, kubu Agung Laksono pun langsung melempar bola panas ke Menkum HAM. Mereka pun akan segera keluar dari KMP. Memangnya KIH akan langsung menerima Golkar?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memanfaatkan masa resesnya salah satunya untuk bermain sinetron. Bila melihat aturan Kode Etik DPR, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Fadli maupun wakil rakyat lain yang 'ngartis'.

Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pemanggilan itu meminta keterangan terkait penetapan tersangka korupsi dua anggota DPR Usman Jafar dan Zulfadhli.