Desakan agar BK DPR memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Muhamad Nazaruddin terus mengalir. Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir mengaku kepalanya sudah panas.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin menilai pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan PD belum final. Menurutnya DPP PD belum tentu memuluskan keinginan Dewan Kehormatan DPR tersebut.

Anggota Komisi VII DPR dari FPD, Muhammad Nazaruddin, membolos rapat paripurna DPR. Ia memilih menenangkan diri di tengah kegundahan pasca pencopotan dirinya dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat.

Pencopotan dari posisi Bendahara Umum DPP PD rupanya bukan sanksi final bagi M Nazaruddin. Pemberhentian keanggotannya dari DPR yang diikuti pemecatannya sebagai politisi PD sedang dipertimbangkan serius olehDK PD.

Rencana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin untuk membongkar borok petinggi Partai Demokrat, disesalkan banyak pihak. Nazaruddin dinilai tidak menjaga martabat partai.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Komisi VII DPR. Nazar yang diduga tersangkut kasus Suap Kemenpora ini pun menolak meninggalkan DPR.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin memohon kebijaksanaan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nazar berharap Presiden SBY tetap melindunginya.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang diduga tersangkut kasus suap Kemenpora siap diperiksa KPK. Nazar mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin menganggap wajar sumbangan Rp 13 miliar yang diberikan mantan bendahara M Nazaruddin ke partai.

Di dalam tesisnya yang didasarkan pada observasi terhadap berbagai kesultanan pada masanya, teori siklus perubahan sosial yang dicetuskan oleh pemikir dan sosiolog muslim Ibnu Khaldun, relevan dengan perjalanan dan kenyataan politik Indonesia.