Menkum HAM Patrialis Akbar setuju kalau keputusan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra harus segera dikeluarkan. Lebih cepat SKPP itu dikeluarkan maka akan lebih baik.

Pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dari jabatannya dinilai bisa meredam konflik yang semakin merebak. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan dari publik.

PP Muhammadiyah pada tanggal 25 November 2009 ini genap berusia 100 tahun. Dalam perayaannya, sejumlah tokoh nasional hadir. Di antaranya adalah Ketua Umum Hanura Wiranto dan ketua DPR Marzuki Alie.

Selama 20 menit lebih, Presiden SBY telah menyampaikan sikapnya atas kasus Bank Century dan Bibit-Chandra. Karena terlalu panjang dan tidak tegas, sikap SBY tersebut bisa diartikan berbeda-beda oleh berbagai pihak.

"Tentu akan ada kebijakan lanjutan, kita tunggu saja. Tentu ini tidak beliau umumkan, tapi saya kira di Polri dan Kejaksaan akan ada reposisi," kata Menkum HAM Patrialis Akbar.

"Tegas sekali beliau mengatakan kasus Bibit-Chandra untuk tidak dibawa ke pengadilan," jelas Menkum HAM Patrialis Akbar tentang pidato Presiden SBY.

Tim 8 telah melaporkan hasil verifikasi fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke Presiden SBY. Dipastikan di dalam laporan itu tidak ada saran agar Bibit dan Chandra mengundurkan diri.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyayangkan adanya isu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dari pimpinan KPK sebagai deal atas pembebasan dirinya. Jika permintaan itu jika benar dilakukan SBY akan mencederai aturan hukum yang ada.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan Presiden SBY sama sekali tidak meminta Bibit dan Chandra mundur sebagai pimpinan KPK. SBY hanya ingin hubungan antarlembaga harmonis.

Isu permintaan agar Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto mundur dari KPK tampaknya hanya isapan jempol. Saat bertemu Bibit dan Chandra di Wisma Negara, Presiden SBY sama sekali tidak meminta keduanya mundur dari KPK.