Jaksa Agung Basrief Arief mengapresiasi dan mendukung Presiden SBY yang menyetujui penghentian pemberian remisi bagi para koruptor. Cara ini dinilai mampu menekan angka korupsi di Indonesia dalam jangka panjang.

Selain dikenal bermulut manis, napi kasus penipuan Muntoha yang menipu sekaligus satu penjara dengan napi koruptor Gayus Tambunan, Muntoha juga berhasil mempraktikan triknya. Wow!

Isu reshuffle kembali mencuat setelah beberapa kementerian tergelincir kasus korupsi. Namun bukan hanya menteri yang perlu dievaluasi, tapi juga kepemimpinan Presiden SBY.

Desakan agar remisi bagi koruptor dan teroris menguat. Presiden SBY meminta pemberian remisi bagi kedua jenis terpidana itu ditinjau. Menkum HAM menjawab dengan membentuk tim pengkaji remisi.

KPK mendorong pemerintah menghapus remisi bagi koruptor. Karena itu KPK meminta SBY segera meminta Menkum HAM merealisasikan penghapusan remisi bagi koruptor.

ICW mencatat ada 16 kementerian yang diduga tersandung kasus korupsi. Modusnya beragam mulai dari pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, suap dan pungli.

Sikap Presiden SBY yang mengeluarkan kebijakan penghentian remisi bagi koruptor dipuji. Namun perlu juga dilakukan langkah lainnya yakni pemberian hukuman berat bagi setiap pelaku korupsi.

ICW menyambut baik langkah Presiden SBY yang menyetujui moratorium remisi bagi koruptor. Selanjutnya, LSM antikorupsi ini berharap presiden dapat permanenkan penghentian remisi itu.

Ketua KPK menyambut baik niat Presiden SBY untuk menghapus remisi bagi koruptor. Busyro juga meminta hakim memberi vonis tinggi pada terdakwa kasus korupsi yang memang terbukti bersalah.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengapresiasi keinginan Presiden SBY untuk menghentikan remisi bagi koruptor. Namun niatan tersebut harus dibarengi instruksi untuk merevisi UU.