Setelah Menkum HAM mengakui hasil Munas Golkar Ancol yang dipimpin oleh Ketum Agung Laksono, muncul pertanyaan besar tentang nasib Akbar Tandjung. Apakah sesepuh Golkar itu bakal jadi Ketua Wantim Golkar ke depan?

Kubu Munas Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical) akan berkumpul sore ini di Jakarta. Mereka akan mengumpulkan DPD I dan DPD II untuk merespons keputusan Kemenkum HAM yang kabarnya akan mengesahkan kubu Munas Ancol.

Waketum Golkar Yorrys Raweyai yang mengklaim Menkum HAM sudah meneken SK untuk Agung Laksono cs bakal menyingkirkan Bambang Soesatyo dan sejumlah kader pro Aburizal Bakrie di DPR. Bambang Soesatyo menanggapi santai hal tersebut.

Waketum Golkar Yorrys Raweyai mendengar kabar Menkum HAM Yasonna Laoly menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono. Setelah SK itu resmi terbit, maka 'bersih-bersih' pengurus akan dimulai.

Anggota DPRD DKI Jakarta berniat melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke Bareskrim Mabes Polri. Telah terkumpul sejumlah nama anggota DPRD yang memberi kuasa ke pengacara untuk melaporkan Ahok ke Bareskrim.

Partai NasDem telah memerintahkan kepada kadernya di DPRD DKI untuk mencabut penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Sekjen NasDem Patrice Rio Capella kembali menegaskan jika akan ada sanksi bagi kader yang membangkang.

Bila masih mbalelo memimpin penggunaan hak angket DPRD DKI untuk Gubernur Ahok, Inggard Joshua bisa kena PAW! PAW adalah singkatan dari Pergantian Antar Waktu yang bermakna pencopotan seorang anggota DPRD lewat partainya. 

Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin menegaskan pihaknya siap mundur dari komposisi pimpinan fraksi jika DPP Golkar Munas Bali ternyata kalah dalam putusan pengadilan.

Kepengurusan Munas Bali bakal menggunakan surat dari Kemenkumham yang diklaim mengakui kepengurusan Munas VIII di Riau pada 2009 lalu demi bisa mengikuti Pilkada,

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical mengimbau pengurus daerah agar tetap tenang dan tak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Partai. Pasalnya, putusan Mahkamah Partai dinilai janggal dan menyalahi prosedur.