Pemerintah harus mengakui meledaknya bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton menunjukkan sistem keamanan di Indonesia bobrok. Indonesia menanggung kerugian dampak bom yang menewaskan 9 orang itu.

Pasca Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI, Rabu (15/7/2009) kemarin, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berniat menuntut penyelesaian secara hukum terhadap pencederaan dan pelanggaran dalam pileg maupun pilpres yang lalu.

"Jangan berlebih-lebihan karena tidak puas. Jika pro rakyat, mari dengarkan suara dan pandangan rakyat," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum.

KPU menyambut baik desakan Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo untuk membuka tabulasi SMS Pilpres 2009. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi soal tabulasi yang kontroversial tersebut.

Mendagri Mardiyanto membantah teleconference antara Presiden SBY dan seluruh gubernur di Indonesia merupakan kampanye terselubung. Ia mengatakan teleconference itu adalah rapat antara presiden dan gubernur karena terbatasnya waktu.

Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo menyesalkan ucapan selamat yang diberikan Presiden AS Barack Obama kepada capres SBY terkait prediksi kemenangan calon incumbent itu dalam Pilpres 2009. Alasannya KPU belum menetapkan secara resmi pemenang Pilpres 2009.

Tim Megawati-Prabowo Arif Wibowo mendesak KPU segera mengklarifikasi soal SMS yang beredar tentang penutupan tabulasi KPU berbasis SMS itu akibat perolehan SBY di bawah 50 persen. Apa iya?

Selama pilpres berlangsung, pasangan Mega-Prabowo tampil sebagai pemenang pertama, JK-Wiranto muncul sebagai pemenang kedua, serta SBY-Boediono justru kehilangan banyak suara pemilih. Karena hasil survei LSI, SBY memperoleh 70 persen, sementara hasil quick count hanya 60 persen.

SBY menyanggah semua tuduhan telah berkampanya di luar jadwal saat menggelar telewicara dengan kepala daerah pada 7 Juli. Semua itu dilakukan SBY terkait kapasitasnya sebagai presiden.

Absennya capres SBY dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dikritik jajaran pengurus DPP PDIP. SBY seharusnya menghormati Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu.