Presiden SBY mengatakan sejak merdeka hingga saat ini Indonesia telah mengalami kenaikan harga BBM sebanyak 38 kali. Sebanyak 3 kali kenaikan itu terjadi pada masa kepemimpinannya.

Ratusan mahasiwa dari Poros menganggap putusan paripurna BBM sebagai skenario pemerintah. Mahasiswa turun ke jalan membakar ban dan memblokir jalan.

PKS mengaku sikap yang diambil terkait kebijakan BBM berdasarkan kepentingan rakyat. PKS sudah siap dengan segala konsekuensi.

Fraksi PDIP melakukan aksi walk out (WO) dalam lanjutan rapat paripurna BBM. Ketua FPDIP Puan Maharani menyatakan aksi itu dilakukan karena fraksinya tidak dihargai dalam rapat paripurna.

Fraksi PDI Perjuangan mengikuti lengkah Hanura yang walk out dari rapat paripurna penentuan kenaikan harga BBM. Saat melenggang meninggalkan ruang rapat, anggota FPDIP menyanyikan lagu 'Revolusi'.

Selain Fraksi Hanura, rupanya Fraksi PDI Perjuangan juga meninggalkan ruang sidang paripurna. Mereka merasa forum sidang paripurna sudah tidak lagi mendapat legitimasi.

Lamanya lobi politik menentukan sikap kenaikan harga BBM menuai kecaman. Hanura menuding partai koalisi langgar etika sidang, Gerindra menilai pimpinan DPR semena-mena.

Rapat paripurna DPR belum juga dimulai setelah 5 jam diskors. Anggota DPR dari PDIP pun memanas. "DPR bukan milik Setgab! Pak Pramono Anung silakan ambil alih sidang," kata anggota.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku hanya menyiapkan satu opsi yaitu meminta jumlah subsidi sebesar Rp 225 triliun. Hal ini sama saja dengan memilih opsi kenaikan harga BBM.

Ada beberapa opsi yang dibahas forum lobi terkait kenaikan harga BBM, salah satunya meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 6 ayat huruf a. Menurut anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, penambahan pasal 6 huruf a tersebut adalah pasal siluman.