FPDIP tidak terlalu mempersoalkan masalah reshuffle kabinet. Karena persoalan yang terpenting dihadapi adalah masalah kebijakan pemerintah yang pro rakyat.
Santernya kabar PKS meminta jatah kursi menteri dibantah Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng. Tidak pernah ada pembicaraan soal jatah menteri untuk PKS.
Muncul isu, hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS yang tetap mendukung duet SBY-JK disebabkan PKS sudah mengantongi kursi Menkeu dalam reshuffle kabinet mendatang.
Sungguh aneh, kenaikan gaji dan tunjangan untuk Wapres Jusuf Kalla diributkan dua fraksi yang dulu bersaudara, PAN dan PKS. FPAN yang ungkap, FPKS ikut bantah.