Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meminta warga tidak termakan isu kerusuhan 9 Desember besok. Aparat keamanan telah bersiaga mengamankan aksi unjuk rasa.

Pengumpulan koin-koin untuk membantu Prita Mulyasari yang harus membayar denda Rp 204 juta untuk RS Omni International bukan bentuk perlawanan warga terhadap hukum yang tak memihak orang kecil. Aksi itu justru untuk mematuhi putusan pengadilan.

Lima fraksi DPR mengisyaratkan menolak Perpu Nomor 4/2009 tentang pengangkatan Plt Pimpinan KPK. Menkum HAM Patrialis Akbar menyebut akan terjadi kekosongan hukum jika DPR menolak Perpu tersebut.

Anak kedua Presiden SBY, Edhie Baskoro (Ibas) disebut Bendera ikut menerima dana Bank Century. Menkum HAM Patrialis Akbar menilai Bendera hanya menebar fitnah.

Kontras mendesak pemerintah mengusut pemukulan terhadap napi Buchtar Tabuni di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua. Pemukulan ini telah memicu kerusuhan di LP tersebut pada 26 November 2009.

Artalita Suryani ditanya wartawan tentang Ong Yuliana Gunawan hingga soal markus. Ayin pun mengaku tak mengenal Ong Yuliana, wanita yang tersadap dalam rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Di hari raya Idul Adha Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar melakukan inspeksi ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di rutan yang berisi 1214 warga binaan itu, menteri mendengar berbagai keluh kesah dari para penghuni.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua, Kamis 26 November petang kemarin. LP pun hancur, kaca-kacanya pecah.

Rapat Komisi III dengan Kejagung, Menteri PAN dan Menkum HAM yang seharusnya mengagendakan pandangan mini fraksi soal perpu plt pimpinan KPK ini beralih agenda tidak jelas. Anggota Komisi III siap memunculkan mosi tidak percaya kepada sang ketua.

Keputusan MK yang mengabulkan judicial review UU KPK mulai berlaku terhadap kasus Bibit-Chandra, Antasari Azhar tidak kebagian. Kasus Antasari dinilai sudah selesai.