Ditjen Pajak kecewa dengan PN Jaksel yang memerintahkan penghentian penyidikan kasus pajak fiktif bernilai ratusan miliar rupiah. Ditjen Pajak akan mengadukan hakim PN Jaksel ke KY.

PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak yang tengah diusut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Alhasil, Ditjen Pajak kaget dan sangat kecewa karena putusan itu tidak sesuai dengan KUHAP.

MA menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta kepada mantan hakim Syarifuddin di kasus korupsi. Hal itu disayangkan karena keabsahan penyitaan merupakan ranah praperadilan, bukan ranah gugatan perdata.

Kemenhut dan jajarannya merampas kemerdekaan Romaldi Saragih dengan menahan Romaldi tanpa dasar hukum. Anehnya, Kemenhut dkk malah menggugat balik Romaldi sebesar Rp 200,15 miliar.

Kemenhut dan jajarannya menolak bertanggungjawab dengan penahanan Romaldi Saragih yang telah divonis bebas. Namun hal itu ditampik MA dan menghukum Kemenhut dkk Rp 200 juta karena merampas kemerdekaan Romaldi.

MA menghukum Kemenhut dan jajarannya membayar ganti rugi Rp 200 juta kepada Romaldi Saragih. Sebab Kemenhut dkk melanggar hak asasi Romaldi karena tetap menahannya padahal sudah divonis bebas.

Zulfikar dan Baharudin mengajukan nota pembelaan (eksepsi) untuk menangkis dakwaan kasus pencurian. Zulfikar dan rekannya mengaku polisi salah tangkap dan dianiaya oleh polisi saat diperiksa aparat .

Diduga melakukan salah tangkap, Polres Jakpus diadukan oleh LBH Jakarta ke Komnas HAM. LBH menduga Polres Jakpus melakukan salah tangkap kepada Zulfikar atas tuduhan pencurian.

PN Jakpus memutuskan menggugurkan sidang praperadilan untuk kasus Zulfikar dan Baharuddin. Keduanya diduga menjadi korban salah tangkap oleh Polres Jakarta Pusat pada 27 Maret lalu.

Seorang petani di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Amri, ditilang karena memakai kendaraan roda empat dengan pelat nomor putih. Tidak terima, Amri menggugat Kapolri dkk sebesar Rp 1,1 miliar.