Hakim PN Jaksel Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Ditjen Pajak. Putusan praperadilan itu dinilai tidak sesuai dengan KUHAP. Apa tanggapan PN Jaksel?

MA terbelah saat mengabulkan vonis PK praperadilan yang diajukan oleh Mabes Polri. Hakim agung Syarifuddin menolak mengabulkan karena berdasarkan UU, MA tidak berwenang mengadili PK praperadilan.

Ketokan palu hakim PN Jaksel, M Razzad membuat Ditjen Pajak terhenyak. Sebab M Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak ratusan miliar rupiah yang tengah diusut di perusahaan kelapa sawit Permata Hijau Group.

Hakim PN Jaksel, Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak miliaran rupiah lewat putusan praperadilan. Hal ini membuat kecewa Ditjen Pajak dan akan memperkarakan kasus itu ke KY.

Ditjen Pajak kecewa dengan PN Jaksel yang memerintahkan penghentian penyidikan kasus pajak fiktif bernilai ratusan miliar rupiah. Ditjen Pajak akan mengadukan hakim PN Jaksel ke KY.

PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak yang tengah diusut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Alhasil, Ditjen Pajak kaget dan sangat kecewa karena putusan itu tidak sesuai dengan KUHAP.

MA menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta kepada mantan hakim Syarifuddin di kasus korupsi. Hal itu disayangkan karena keabsahan penyitaan merupakan ranah praperadilan, bukan ranah gugatan perdata.

Kemenhut dan jajarannya merampas kemerdekaan Romaldi Saragih dengan menahan Romaldi tanpa dasar hukum. Anehnya, Kemenhut dkk malah menggugat balik Romaldi sebesar Rp 200,15 miliar.

Kemenhut dan jajarannya menolak bertanggungjawab dengan penahanan Romaldi Saragih yang telah divonis bebas. Namun hal itu ditampik MA dan menghukum Kemenhut dkk Rp 200 juta karena merampas kemerdekaan Romaldi.

MA menghukum Kemenhut dan jajarannya membayar ganti rugi Rp 200 juta kepada Romaldi Saragih. Sebab Kemenhut dkk melanggar hak asasi Romaldi karena tetap menahannya padahal sudah divonis bebas.