Gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel.

Kuasa hukum Pristono sebelumnya mengajukan gugatan terkait penahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung yang dianggap melanggar prosedur.

Tersangka perkara dugaan mark-up pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013 di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka kasus dugaan mark-up pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013, Udar Pristono mengajukan gugatan praperadilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan itu.

Tersangka kasus dugaan mark-up pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono‎ mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Udar tetap merasa tak bersalah dan mempermasalahkan penahanannya.

PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa ganti rugi bagi para korban salah tangkap maksimal hanya Rp 1 juta. Jumlah ini dinilai terlalu kecil dan melukai rasa keadilan.

PN Jakut menjatuhkan denda Rp 1 juta kepada Polda Metro Jaya dan Kejari Jakut. Denda dijatuhkan karena Polda Metro Jaya dan Kejari Jakut tidak profesional dalam menyidik kasus pembunuhan.

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) berencana menurunkan tim pemeriksa terkait penghentian penyidikan kasus pajak miliaran rupiah. Penghentian itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Razzad.

Hakim PN Jaksel Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Ditjen Pajak. Atas hal itu, Komisi Yudisial (KY) tengah menelaah kasus tersebut.

Hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompul mengabulkan PK praperadilan untuk menghentikan penyidikan kasus penipuan. Hal ini melanggar aturan dan kebijakan MA.