Desakan bagi Presiden SBY me-reshufle kabinetnya terus mencuat. Hal ini tidak membuat para menteri khawatir. Mereka pasrah apabila dicopot dari jabatannya.

Pupus sudah harapan TNI untuk menambah alat utama sistem pertahanan (alutsista) baru pada tahun anggaran 2006. Departemen Pertahanan (Deptan) mengalihkan prioritas anggarannya ke program kompensasi kenaikan harga BBM bagi para prajurit.

Drama tak lucu dipertontonkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menkeu Jusuf Anwar dalam menyikapi kasus anggaran lembaga kepresidenan.

Hembusan angin isu reshuffle disinyalir berasal dari para cukong kayu yang bermain dalam illegal logging. Mereka siapkan dana sebanyak-banyaknya.

Popularitas Presiden SBY kian merosot. Survei LSI menunjukkan kinerja Wapres Jusuf Kalla (JK) lebih menonjol ketimbang SBY dalam menjalankan roda pemerintahan.

Desakan reshuffle kabinet terus menggelinding. Kali ini Indonesia Corruption Watch (ICW) yang angkat suara.

Menhan Juwono Sudarsono membantah telah meminta mundur karena alasan kesehatan. Menurut Juwono, kesehatannya semakin membaik dalam enam tahun terakhir ini.

Usulan agar Presiden SBY me-reshuffle kabinetnya terus didengungkan. Kali ini, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menjadi sasaran untuk diganti. Lelet sih..

Mutasi yang dilakukan terhadap Pangdam Udayana tidak terkait dengan kasus bom Bali II. Karena mutasi di tubuh TNI AD merupakan mutasi yang rutin dilakukan.

Komitmen pemerintahan SBY-JK dalam penegakan hukum dianggap tidak memenuhi target yang diharapkan. Penegakan hukum pun masih suram.