Para pelaku serangan berdarah ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, ternyata belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitulah pengakuan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie, di Jakarta, tadi pagi.

Mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso akhirnya muncul di depan publik setelah pernyataannya soal keterlibatan oknum Kopassus di wilayah kekuasaannya dalam peristiwa LP Cebongan terbantahkan. Ini wawancara dengannya:

Keinginan Komnas HAM untuk meminta keterangan 11 prajurit Kopassus yang menyerang LP Sleman mesti ditahan. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memberi sinyal penolakan.

Penyerbuan 4 orang tahanan oleh 11 oknum Kopassus di LP Cebongan berlangsung alami. Eks Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso mengaku tidak kecolongan.

Pemberantasan preman seharusnya dimulai dengan menghukum penegak hukum yang berkolaborasi dengan preman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengosongkan lahan yang nantinya dijadikan gedung baru, Selasa besok. Proses ini bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan dengan sejumlah langkah mediasi.

Kalangan pembela hak asasi manusia meminta kasus serangan maut ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, harus dijernihkan. Tindakan itu bukan aksi pemberantasan preman, melainkan tindakan melawan hukum.

Meski sudah ada pengakuan, kasus penyerangan LP Cebongan masih menyisakan sejumlah misteri. Ada beberapa informasi yang berbeda antara pengakuan para penyerang dan kesaksian sejumlah pihak yang dihimpun tim investigasi lain.

Komnas HAM ingin meminta keterangan dari 11 prajurit penyerbu LP Sleman. Bukan hanya itu saja, Komnas HAM juga ingin bertemu dengan Komandan Pasukan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. 

11 Oknum Kopassus yang menyerbu LP Sleman tak pantas dipuji. Sebagai abdi negara seharusnya patuh pada hukum. Aksi mereka malah memperkuat bahwa prajurit saja sudah tak percaya hukum.