Pimpinan KPK non aktif, Bambang Widjajanto (BW), menjadi pemohon uji materi Pasal 32 ayat 2 UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana.

Pakar hukum pidana dari UGM, Edward OS Hiariej menilai Pasal 32 ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Pimpinan suatu lembaga seharusnya diberhentikan sementara ketika menjadi tersangka tindak pidana berat.

Pasal 32 ayat 2 UU KPK yang mengatur pemberhentian sementara pimpinan KPK jika menjadi tersangka tindak pidana dinilai menjadi celah pelemahan pemberantasan korupsi.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri peringatan dua tahun wafatnya eks Ketua MPR Taufiq Kiemas. Zulkifli mengenang jasa suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Penyidik KPK, Novel Baswedan, mengaku memiliki rekaman tentang adanya upaya kriminalisasi dan ancaman terhadap KPK dalam sidang uji materi UU KPK di MK 25 Mei lalu. KPK mengaku tidak tahu soal itu.

Bambang Widjojanto (BW) kembali mengajukan permohonan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang perdana praperadilan tersebut telah ditentukan.

Novel Baswedan menyatakan KPK memiliki bukti rekaman upaya kriminalisasi baik kepada pimpinan maupun pegawai KPK. Hal tersebut disampaikan Novel saat menjadi saksi dalam sidang uji materi pasal 32 ayat 2 tentang UU KPK.

Dalam sidang uji materi pasal 32 ayat 2 tentang UU KPK pada Senin (25/5) di Mahkamah Konstitusi (MK), penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap ada bukti rekaman upaya kriminalisasi.

Selangkah lagi, Yosran mengenakan jubah emas hakim agung. Komisi Yudisial (KY) menyodorkan namanya bersama 5 orang lain ke DPR untuk disetujui menjadi hakim agung.

MK bisa dibilang termasuk salah satu lembaga pengadilan yang transaparan. Di mana setiap persidangan yang digelar di MK, bisa disaksikan oleh siapapun melalui siaran live streaming.