KPU DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan potensi pemilih agar menggunakan hak suaranya pada 11 Juli nanti, termasuk pada pemilih berkebutuhan khusus. Bagi tunanetra, KPU DKI menyediakan teknologi template braille.

Pemilihan gubernur DKI Jakarta akan digelar pada 11 Juli mendatang. Sejumlah persiapan pengamanan dilakukan. Polda Metro Jaya pun melakukan pengecekan kekuatan personel pengamanan.

Cagub DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid, menegaskan laporan timsesnya ke Polda Metro Jaya atas terlapor Kadis Dukcapil dan ketua KPU DKI, tidak main-main. Langkah itu dilakukan karena dinilai tidak ada upaya signifikan memperbaiki DPT pilkada DKI.

Sosialisasi Pilkada DKI Jakarta rupanya tidak selalu berjalan mulus. Bagi masyarakat di wilayah kota, KPU DKI tentu bisa menyambangi mereka dengan mudah. Namun berbeda dengan masyarakat yang tinggal pulau.

KPU DKI Jakarta meminta kepada tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI untuk melaporkan asal pemasukan dana kampanye. Laporan tersebut menjadi bukti transparansi pasangan calon kepada publik.

KPU DKI Jakarta memastikan seluruh logistik Pilkada sampai ke kabupaten/kota pada tanggal 1 Juli 2012. Diharapkan tidak ada gangguan berarti.

Sikap KPU DKI yang tidak mengakomodir aspirasi lima pasangan cagub-cawagub terkait masalah DPT dipertanyakan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, seharusnya KPU DKI lebih mengikuti suara mayoritas yang menolak penetapan DPT.

Adanya pemilih ganda dalam DPT patut diawasi. Bukan saja karena pemilih ganda berpotensi membuat pelaksanaan pilkada tidak lancar. Namun juga berpotensi memicu terjadinya jual beli suara.

Menjelang satu bulan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, berbagai strategi pemenangan terus diupayakan tim pasangan calon. Salah satunya adalah tim Faisal-Biem. Melalui testimoni tokoh yang diunggah ke Youtube, Faisal-Biem optimis menangi Pilgub.

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada DKI masih belum selesai. Pihak-pihak yang menolak penetapan DPT karena dinilai masih banyak bermasalah disarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).