Partai Golkar memandang kasus Nazaruddin sebagai persoalan cukup pelik di internal Demokrat. Sebagai partai mitra koalisi, Golkar meyakini PD akan melewati masa-masa berat ini.

KPK memastikan memanggil Politisi Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait kasus suap wisma atlet Palembang, pekan depan. Nazaruddin akan dimintai kesaksiannya sebagai atasan tersangka Mindo Rosalina Manulang.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menegaskan tak ada perpecahan di internal PD. Ia juga menepis isu perpecahan menjadi pemicu pencopotan Nazaruddin.

KPK segera memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan pekan depan.

Selama ini sumbangan terhadap partai politik baik dari luar atau pun dari dalam partai terkesan tidak transparan. Untuk mengantisipasi berbagai kecurangan, diusulkan adanya UU khusus yang menangani masalah keuangan partai.

Nazaruddin disebut-sebut telah menyumbangkan uang pribadinya kepada partai sebesar Rp 13 miliar. Sumbangan Nazaruddin ini tidak melanggar aturan karena dalam UU Pemilu tidak disebutkan batas maksimal sumbangan kader terhadap partainya.

Proses klarifikasi DK Partai Demokrat terhadap Muhammad Nazaruddin atas dugaan terkait kasus suap Sekjen Kemenpora dan Sekjen MK, tidak sekali jadi. Ada lima pertemuan sebelum tiba pada putusan mencopotnya dari posisi Bendaraha Umum DPP PD.

Klaim Nazaruddin hadir di Cikeas di kediaman SBY terbantahkan. Politisi PD Ruhut Sitompul menegaskan, mantan bendahara PD itu sama sekali tidak hadir dalam acara itu.

Ketua Dewan Pembina PD SBY meminta kadernya untuk tetap kompak pasca pemecatan Nazaruddin dari posisi bendahara. SBY juga menegaskan tidak ada faksi-faksi di partai itu.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY malam ini mengumpulkan petinggi Partai Demokrat di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Rapat membahas rencana bantuan hukum terhadap mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin.