Anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra Prabowo Soenirman menilai Ketua DPRD DKI Praset‎yo Edi Marsudi salah paham soal 'dana siluman' Pemerintah Provinsi DKI untuk lima BUMD.

"Nggak lah (deadlock). Harus kelar tanggal 23 Maret 2015," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Badan Anggaran DPRD DKI langsung menggelar rapat internal tertutup usai menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI‎ soal APBD DKI 2015.

"Itu salah pengertian," kata anggota DPRD dari Partai Gerindra Prabowo Sunirman usai rapat di Gedung DPRD DKI‎, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Peluru argumentasi berisi kritik terus ditembakkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI terkait evaluasi APBD 2015 dari Kemendagri.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat gebrakan baru dengan mengembalikan uang tunjangan operasionalnya. Bahkan dia menyebut hanya dialah gubernur yang mengembalikan uang tersebut.

Pengacara panitia angket DPRD DKI, Razman Nasution mengatakan laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah diterima Bareskrim Polri. Status Ahok pun saat ini menjadi terlapor.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi angkat bicara seputar rencana Ahok yang akan memangkas tunjangan DPRD DKI Jakarta yang besar untuk dialokasikan ke pos lain. Ia justru menyebut dana operasional Ahok yang lebih besar.

Panitia angket sempat melempar wacana untuk memanggil istri Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), Veronica Tan terkait foto yang memperlihatkan kehadirannya dalam rapat revitalisasi Kota Tua.

Di tengah kisruh RPBD DKI, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung soal gaji dan tunjangan anggota DPRD dan mengancam akan memotong tunjangan yang menurutnya besar.