Pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Daulay, mendukung usulan 1 orang 1 akun di medsos untuk meminimalisir penyalahgunaan. Namun, ia mengakui penerapannya rumit.
Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka menyoroti temuan PPATK terkait penerima bansos yang terindikasi judol hingga terorisme. Ia meminta mereka disanksi.
Pemerintah, melalui Prabowo, membebaskan utang KUR petani korban bencana di Sumatera. Dukungan tambahan diperlukan untuk pemulihan dan bantuan sarana produksi.
Itjen Kemnaker luncurkan SIMADU untuk pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Inovasi ini mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel