Beberapa LSM dan komunitas internet menyatakan sikap untuk menolak keberadaan Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Lantas, apa kata Kominfo?

Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B.U. bersama dengan sejumlah LSM yang concern dengan internet Indonesia mempertanyakan legitimasi Trust+ Positif yang menjadi 'mesin sensor' Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) coba meluruskan ramai-ramai soal Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif.

Komisioner KPU diancam akan diculik. Tak heran kalau kemudian mereka mengadukan soal ancaman ini ke Bareskrim Polri. Para komisioner KPU ini juga meminta perlindungan keamanan. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi (MATA) Banten berharap jaksa KPK menuntut Ratu Atut Chosiyah dengan tuntutan 15 tahun penjara. Tuntutan ini merupakan pidana maksimal terhadap Atut dalam perkara suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Sejumlah LSM dan pelaku industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo no 14 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Tentu saja ada sejumlah alasan mereka menolaknya.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan dunia dan industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Pasalnya, mereka menuding peraturan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Mahkamah Agung (MA) diminta memantau integritas hakim di Riau. Hal ini terkait penyunatan hukuman mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal dari 14 tahun menjadi 10 tahun di kasus korupsi.

Kebijakan soal pemberian obat gratis sampai ke daerah disuarakan oleh salah satu nama calon menteri kesehatan. Pakar menilai kebijakan tersebut tidak tepat. Pasalnya, masalah kesehatan bukan hanya soal pengobatan atau obat gratis.

Beberapa waktu lalu beredar di Internet prediksi nama-nama calon menteri kesehatan pada kabinet selanjutnya. Reaksi pun muncul dari masyarakat, ada nama yang dianggap tidak pantas untuk menjadi menteri muncul di daftar tersebut.