Pemerintah berencana menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember tahun ini. Namun peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto meragukan kesiapan daerah menggelar pilkada serentak di Indonesia.

Pimpinan DPR belum juga memproses surat usul rotasi pimpinan fraksi‎ dari kubu Agung Laksono, pasca terbitnya SK Menkum HAM. Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar menyebut pimpinan DPR berpihak pada salah satu kubu.

Rombongan parlemen Republik Indonesia, yakni DPR dan DPD, memberi penghormatan terakhir kepada Lee Kuan Yew. Mereka memberi penghormatan dan doa kepada Bapak Singapura itu di sela masyarakat umum Singapura.

Presiden Jokowi mengesahkan dua Undang-Undang (UU) terkait pilkada serentak pada 18 Maret 2015. Pengesahan itu tercantum dalam UU nomor 8/2015 dan UU nomor 9/2015.

Fraksi di KMP akhirnya meyetorkan tandatangan pengajuan usul hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada pimpinan DPR. Total ada 116 anggota yang meneken hak angket tersebut.

Politikus KMP di DPR ramai-ramai menggalang hak angket yang ditujukan ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung langkah itu.

Fraksi partai yang tergabung di KMP ramai-ramai mendorong agar surat penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri dikembalikan. Tetapi Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon menyatakan belum akan menyetujui langkah itu.

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat presidium dadakan di kediaman Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Menkum HAM Yasonna Laoly telah mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol. Golkar versi Munas Bali dan Koalisi Merah Putih (KMP) memprotes keras keputusan tersebut.

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan untuk membahas permasalahan mutakhir yang terjadi saat ini. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai petinggi dari ketua umum hingga sekjen masing-masing parpol.