Aksi mundurnya Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja sebagai polisi membuat petinggi Polri gerah. Irjen Herman pun akhirnya dipanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Ribut-ribut soal DPT, sebetulnya sudah terlambat. Sikap KPU yang tidak terbuka terhadap DP4 menjadi awal masalah. Kini, sesudah mendapatkan Perppu yang diinginkan, perbaikan DPT juga belum memenuhi harapan.

Wacana penundaan pemilu yang digulirkan Prabowo tidak perlu ditanggapi reaktif oleh KPU dan pemerintah. Wacana itu cukup ditanggapi KPU sebagai kritik untuk memperbaiki kinerja saja.

Wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Prabowo Subianto menuai pro kontra. Penundaan pemilu dinilai akan berdampak sangat besar bahkan hingga terjadinya kekosongan kekuasaan. Kondisi tersebut rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Wacana penundaan pemilu yang digelindingkan Prabowo dinilai membahayakan bangsa. Sebab jika sampa terjadi vacuum of power, pemerintah dan DPR tidak akan lagi legitimate. Ancaman kudeta pun bukan hal yang mustahil.

Wacana penundaan pemilu telah digulirkan. Mengingat tertundanya pemilu akan berimplikasi pada jadwal Pilpres, maka sebaiknya wacana itu tidak perlu direalisasikan.

Munculnya wacana pengunduran pemilu ditanggapi beragam oleh berbagai anggota masyarakat. Di antara mereka menganggap penundaan pemilu tidak ada pengaruhnya.

Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta agar dugaan kecurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diusut tuntas. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena akan berpengaruh besar pada pemilu.

KPU akan segera memanggil KPU Kabupaten Sampang dan Bangkalan terkait dugaan penggelembungan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Jawa Timur. KPU akan membandingkan DPT di dua wilayah tersebut dengan DPT Nasional.

Partai Gerindra berencana mengumpulkan seluruh parpol untuk membahas dugaan kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dinilai penting karena akan berpengaruh pada legitimasi Pemilu 2009.