Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

PT MRT Jakarta belum dapat memastikan berapa besaran tarif yang akan berlaku nanti. Tarif akan ditentukan 3 bulan sebelum MRT dioperasikan.

Negara-negara tetangga di Indonesia adalah destinasi yang semakin mudah dijelajahi. Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam bisa ditempuh dalam beberapa hari saja dengan petualangan yang seru.

Proyek MRT sebagian dibuat melayang karena lebih menghemat biaya, sehingga tiket yang dikenakan ke masyarakat nanti bisa lebih murah.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi massal seperti MRT dan Monorel.

KRL Ekonomi di Jabodetabek bakal dihapus semua. Alasannya, karena meningkatkan pelayanan dan keselamatan. Namun penetapan tarif tunggal yang njomplang banyak diprotes. PT KAI mengusulkan pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk kartu tiket.

Untuk mewujudkan proyek MRT Jakarta, supaya Jakarta menjadi kota besar yang beradab seperti kota-kota di Negara lain dengan mempunyai angkutan masal modern, maka Gubernur DKI Jakarta harus tegas dan berani ambil sikap.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menginginkan tarif tiket Mass Rapid Transit dan Monorel yang akan dibangun di Jakarta, agar dapat ditekan semurah mungkin.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengungkapkan, biaya eligible costs (pinjaman) proyek MRT mencapai 132 miliar yen, atau setara dengan Rp 15,74 triliun.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak tertarik dengan Transit Oriented Development (TOD) sebagai solusi menekan harga tiket MRT.