16 Desember 2010 08.30 - 14.00 WIB. Kridangga Ballroom Hotel Atlet Century Jakarta. Speaker: Prof Dr Ir Tresna P Soemardi SE MS. Pembicara: Dr AM Tri Anggraini SH MH, Prof Dr Ine Minara Ruki, Ibrahim Senen SH LLM ACIArb. Umum Rp 990,000. Pelanggan hukumonline.com: Rp 825,000. Info: Fisca Dahlia/ Dewi Puspitasari (021) 8370 1827.

Komisi III DPR meminta KPK segera memeriksa harta kekayaan para hakim yang dianggap nakal. KPK juga diminta memperhatikan pejabat penyelenggara negara yang tidak bersedia melaporkan harta kekayaannya.

Busyro Muqoddas terpilih sebagai Ketua KPK untuk menjabat selama satu tahun ke depan. Jajaran pimpinan di KPK berharap Busyro bisa langsung klop dengan ritme kerja yang sudah ada.

Sebagai Ketua KPK terpilih, Busyro Muqoddas membantah anggapan bahwa dirinya memiliki gaya kepemimpinan yang kompromis. Dia menegaskan, dirinya tidak akan berkompromi sedikitpun dalam memberantas korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan siap melakukan audit investigasi terhadap PT Krakatau Steel. Namun BPK masih menunggu permintaan resmi untuk melakukan audit investigasi.

Administrasi dalam penyusunan laporan keuangan menjadi masalah tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu akan mempengaruhi penilaian yang diberikan BPK kepada lembaga yang diaudit.

BPK RI dan para ketua DPRD se-Jabar melakukan kesepakatan bersama tentang sistem atau tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD provinsi, kabupaten, atau kota di wilayah Provinsi Jabar.

Tidak ada prosedur berbelit dalam pengambilalihan suatu kasus dari Polri kepada KPK. Langkah awal yang dibutuhkan adalah kesedian Mabes Polri menyerahkan tindak lanjut kasus Gayus kepada KPK.

Kejagung, Kepolisian dan KPK sepakat untuk menandatangani MoU terkait penanganan kasus korupsi. MoU tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara korupsi di antara ketiga institusi tersebut.

BPK optimistis dapat menyelesaikan audit kinerja Ditjen Pajak pada Agustus 2010. Sampai saat ini BPK masih dalam tahapan memeriksa enam perusahaan yang diminta oleh DPR.