Saksi Prabowo-Hatta, Novela Nawipa membantah ada ancaman terhadap dirinya usai memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu. Ia pun mendatangi Komnas HAM untuk mengklarifikasi.

Terdapat 65 juta pemilih yang bermasalah dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hal ini membuat Komnas HAM berupaya aktif memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengerahkan seluruh jajarannya untuk ikut aktif memantau proses Pemilu 2014. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas Pemilu dan mencegah potensi konflik yang mengarah ke pelanggaran HAM.

"Kami memandang perlu menyampaikan kepada publik. Yang pertama dari 65 juta penduduk tadi ada beberapa kelompok yang berpotensi tidak ikut Pemilu," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Piga.

Kasus serangkaian penembakan di Puncak Jaya Papua yang menewaskan delapan orang anggota TNI serta empat orang sipil, kini sudah ditangani pihak kepolisian. TNI percaya polisi akan berhasil menangkap pelaku.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai memang telah meminta maaf kepada keluarga besar TNI terkait pernyataan kontroversialnya soal penembakan di Papua. Namun bagi Pigai, apa yang dikatakannya itu tidak menyalahi aturan.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, mendatangi Markas Besar TNI. Pigai menemui Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk meminta maaf terkait pernyataan kontroversialnya mengenai penembakan di Papua.

Mabes TNI meminta Natalius Pigai minta maaf atas pernyataannya soal aktivitas prajurit di Papua. Menangapi hal itu, Natalius masih menunggu pertemuan dengan panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Mabes TNI bereaksi cukup keras menanggapi pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai tentang aktivitas prajurit di Papua. Permintaan maaf secara nasional pun diminta.

Sebanyak 8 anggota TNI tewas ditembaki di dua kabupaten di Papua. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kejadian tersebut dinilai tidak melanggar HAM. Namun ini merupakan masalah kriminal yang harus di proses oleh pemerintah pusat.