Potensi munculnya people power diprediksi akan terjadi menyusul kasus kriminalisasi pimpinan KPK. Namun, menurut pengamat intelijen Wawan Purwanto kemungkinan terjadinya people power masih jauh.

Presiden SBY diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi final yang akan disampaikan Tim 8 hari ini. SBY diingatkan untuk tidak bermain api atas kasus yang telah menyita perhatian bangsa ini.

Dorongan SBY tidak membuang begitu saja rekomendasi Tim Pencari Fakta kasus Bibit dan Chandra (Tim 8) terus menguat. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta SBY memperhatikan dan menindaklanjuti hasil kerja keras para tokoh dari berbagai kalangan tersebut.

Kekhawatirkan isu kriminalisasi KPK akan menimbulkan protes massal yang berujung pada gerakan people power seperti tahun 1998 bukan sesuatu yang tidak mungkin. People power akan muncul jika ada yang mem-back up.

Reaksi masyarakat terus bermunculan menanggapi persoalan yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif setuju jika muncul people power asal berlangsung damai.

Presiden SBY harus merespon cepat gerakan kekuatan masyarakat (people power) yang menuntut agar perkara Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dihentikan. Hal ini harus menjadi peringatan bagi presiden.

Presideb SBY diingatkan untuk tidak menganggap remeh gerakan kekuatan rakyat melalui jejaring sosial dunia maya, aksi solidaritas, dan demontrasi. Kekuatan rakyat tidak boleh dibendung, jika tidak ingin tergilas.

Komunitas Cendekiawan Makassar (KCM) yang terdiri dari kalangan rektor, dosen, aktivis LSM dan kelompok mahasiswa menyerukan kepada mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat untuk turun ke jalan berunjuk rasa mendukung KPK dan mendesak SBY bersikap tegas.

Puluhan orang dari berbagai elemen gabungan menggelar aksi di Solo. Mereka mendesak reformasi institusi penegak hukum. Mereka juga meminta SBY-Boediono mundur karena dinilai tak becus memberantas korupsi.

Presiden SBY diminta tidak menjadi tameng Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Bibit dan Chandra. Presiden SBY didesak mencopot Kapolri dan Jaksa Agung sebagai kompensasi ketidakprofesionalan kinerja keduanya.