Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan fakta baru terkait praktik illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia.

28 Januari 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memasuki usia 100 hari. Di tengah konflik KPK-Polri, apa saja sebenarnya prestasi yang sudah ditorehkan oleh Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dalam pemerintahan 100 harinya?

Selama ini ternyata banyak kapal-kapal penangkap ikan eks asing yang beroperasi di Indonesia dengan status perusahaan yang tidak jelas.

Beberapa anggota Komisi IV DPR mempertanyakan soal nilai kerugian negara akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp 300 triliun/tahun.

Susi yang memang tengah populer memberantas pencurian ikan (illegal fishing) jadi sorotan dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Menteri Susi menceritakan aksi-aksinya memberantas pencurian ikan di depan para anggota DPR, seperti penggunaan pesawat intai hingga satelit 'mata-mata'.

Untuk memberantas pencurian ikan atau illegal fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang kegiatan bongkar muat kapal di laut, atau transhipment.

Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap IUU fishing yang sedang berlangsung saat ini di wilayah timur Indonesia berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Setelah Ambon di Maluku, tim Satgas Pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing kini bergerak ke Merauke, Papua. Di sana, mereka mengecek proses hukum sejumlah kasus pencurian ikan, termasuk melihat kapal.

Dalam APBN Perubahan 2015 (APBN-P 2015) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal dapat tambahan anggaran operasional hingga Rp 3,8 triliun.