Puluhan orang tewas akibat bombardir pasukan sekutu ke Libya. Indonesia diminta bersuara lebih keras. Presiden SBY ada baiknya menelepon Presiden AS, Barack Obama, agar suara RI lebih bisa didengar.

Lebih dari 100 rudal Tomahawk diluncurkan pasukan sekutu ke Libya. Puluhan orang, termasuk warga sipil, dilaporkan tewas. Serangan yang membabi buta ini dinilai tidak lagi sah.

Keinginan AS untuk menurunkan Presiden Libya Muammar Khadafi bisa menjadikan negara kaya minyak tersebut jatuh ke dalam perang saudara. Memperhatikan hal itu, maka Indonesia perlu mengingatkan AS atas serangan militer yang ditujukan ke Libya.

Meski menuai kecaman, tapi serangan pasukan sekutu terhadap militer Libya ternyata dapat dibenarkan. Bahkan ada payung hukum dan alasan untuk membenarkan aksi militer yang dimotori Prancis, Kanada, Italia, Inggris dan AS itu.

The Age dan Sydney Morning Herald mempublikasi kawat-kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Indonesia yang didapat oleh Wikileaks. investigasi perlu dilakukan agar menepis kecurigaan terhadap Istana dan pihak-pihak yang disebut dalam kawat diplomatik itu.

Presiden SBY meminta pada Presiden Federasi Swiss Micheline Calmy-Rey untuk lebih kooperatif dalam mengembalikan aset-aset Bank Century. Pemerintah RI seharusnya menyewa detektif swasta untuk menelisik pemilik aset Century yang bisa jadi sudah dialihnamakan di bank-bank di Swiss.

Meski mempunyai mempunyai dua paspor asli, Republik Guyana dan Republik Indonesia, kewarganegaraan Gayus Tambunan tidak bisa dicabut. Sebabnya, Gayus memperoleh paspor Guyana dengan cara di luar prosedur negara Amerika Selatan tersebut.

Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar soal pertukaran narapidana dengan Australia (Transfer of Sentenced Person/TSP) disayangkan.

Permintaan Australia untuk melakukan Transfer of Sentenced Person (TSP) lewat Kejaksaan Agung dinilai salah alamat. Seharusnya, hubungan dilakukan lewat Kementerian Luar Negeri atau Kemenkum HAM.

Rencana Pemerintah Australia yang ingin melakukan penukaran narapidana dengan Indonesia mendapat sorotan. Jaksa Agung diminta agar tidak menyetujui rencana tersebut karena tidak sesuai hukum internasional.