Mabes Polri melayangkan dua kali surat panggilan terhadap 8 pejabat KPK terkait testimoni Antasari Azhar. Namun ada 2 kejanggalan dalam surat tersebut.

Penafsiran Ketua Panja RUU Tipikor Arbab Paproeka soal kewenangan penuntutan hanya ada di Kejagung dikritik. Bila panja benar-benar mencabut kewenangan penuntutan pada KPK alamat kiamat pada pemberantasan korupsi

ICW menengarai bila pemanggilan pihak kepolisian pada pimpinan KPK terkait kasus Bank Century. Hal itu dengan melihat rentang waktu pemanggilan yang dekat dengan upaya KPK mengusut kasus Bank Century.

Kejagung di bawah pimpinan Hendarman Supandji dinilai lamban dalam mereformasi lembaga kejaksaan. Hendarman juga dianggap belum berhasil menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kurang terbuka dinilai sangat tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi. Terlebih masuknya kepentingan partai politik dapat membuat BPK hanya menjadi lembaga titipan.

4 Pimpinan KPK beroleh surat panggilan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Polri. Namun diingatkan jangan sampai langkah ini mengganggu pengusutan kasus Bank Century oleh KPK yang disebut-sebut melibatkan oknum di kepolisian.

Pernyataan Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat (PD), Taufan Hunneman, yang meminta SBY untuk merombak pimpinan KPK dinilai keliru dan menyesatkan. Agar tidak timbul salah kaprah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PD untuk klarifikasi.

Kesepakatan Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tentang pembentukan pengadilan di 33 Provinsi dinilai akan menimbulkan masalah. Masalah yang utama adalah sulitnya mencari hakim berkualitas.

Pernyataan Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat, Taufan Hunneman, yang meminta SBY untuk merombak pimpinan KPK menuai protes keras. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan itu keliru dan menyesatkan.

Hakim Pengadilan Tipikor tidak lagi mendapat gaji ke-13. Padahal selama tiga tahun terakhir, para hakim di Pengadilan Tipikor selalu mendapatkannya. Hal ini dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap Pengadilan Tipikor.