Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti temuan 10,4 juta pemilih yang tak memiliki NIK. Bagi Perludem, temuan ini aeh lantaran penetapan daftar pemilih tetap di KPU Kabupaten/Kota sudah direkapitulasi di tingkat provinsi.

Bawaslu Jawa Tengah mengambil langkah tegas dengan memproses ketua umum PKPI Sutiyoso karena melanggar kampanye patut diapresiasi. Langkah berani ini jadi pelajaran bagi parpol lain.

Perludem berseberangan dengan pendapat Harjono. MK, justru merupakan lembaga yang tepat untuk menangani Pilkada dibanding lembaga negara yang lain.

Kondisi DPT Pemilu 2014 yang masih saja bermasalah, tidak lepas dari proses penyusunan e-KTP yang tidak sinkron dengan pemekaran wilayah. Masalah teknis yang ada dikhawatirkan dapat menjadi kendala besar ketika hari-H pencoblosan kelak.

Persoalan DPT masih menjadi polemik tersendiri pada Pemilu 2014. Jika tidak segera diperbaiki, diperkirakan hanya 65 persen masyarakat di Indonesia yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2014.

Atribut kampanye caleg dan parpol masih sangat marak didapati di sudut-sudut jalan, padahal sudah ada aturan KPU yang mengatur pemasangan atribut kampanye dalam PKPU 15/2013. Aturan ini dinilai tak sungguh-sungguh diterapkan oleh KPU maupun Bawaslu.

KPU telah menetapkan aturan soal dana kampanye, yang di dalamnya tak mengatur batasan dan laporan dana kampanye bagi caleg DPR atau DPRD. Caleg DPR/DPRD hanya melapor kepada parpol bukan KPU seperti caleg DPD.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menafsirkan pembagian kursi daerah pemilihan (Dapil) DPR. Menurut MK, hal tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk UU untuk mengaturnya.

60 persen dana partai politik diduga tidak jelas sumbernya. Hal ini diketahui karena dana tersebut tidak dilaporkan partai.

Karena tidak menyerahkan berkas pencalonan, nama sejumlah artis tidak lolos verifikasi pemilu. Hal ini menggambarkan bukti parpol yang tidak serius mencalonkan artis, melainkan hanya untuk mendulang suara.