Sudah saatnya Presiden Joko Widodo diingatkan untuk kembali kepada janji sucinya di saat kampanye Pilpres dulu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Jokowi akan memenuhi janji sucinya untuk tunduk sepenuhnya kepada rakyat dan konstitusi?

Cerita politik yang menarik pernah terjadi kala Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninggalkan Partai Gerindra setelah ia sukses menjadi Wakil Gubernur DKI pendamping Jokowi.

Serangan elite PDIP ke jajaran pejabat negara yang ditunjuk Presiden Joko Widodo makin gencar. Bahkan mereka berani meminta Presiden mereshuffle pejabat yang sering disebut 'Trio Singa' tersebut. Barangkali mereka lupa, melantik dan memberhentikan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Joko Widodo sudah dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Jokowi juga sudah menegaskan hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi dalam pidato pelantikannya. Lalu kenapa PDIP masih menyandera Jokowi dengan predikat petugas partai?

Setelah Presiden Joko Widodo 'bermesraan' dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (29/1), giliran Puan Maharani tampil 'mesra' dengan elite KMP. Sejumlah pihak melihat putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini sedang unjuk gigi.

Di tengah manuver Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke Presiden Joko Widodo, PDIP justru masih bersikeras menekan Sang Presiden. Mungkinkah PDIP meninggalkan KIH dan merapat ke KMP?

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Pertemuan tersebut seolah menjadi ajang unjuk gigi Presiden Jokowi yang posisinya tertekan partai koalisinya.

Pengusulan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri ternyata bukanlah inisiatif Presiden Joko Widodo. Jika berjiwa negarawan, mestinya parpol pendukung tak mengganggu pengambilan keputusan Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo konon dalam posisi dilematis menghadapi desakan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang digelorakan petinggi KIH. Padahal sebagai presiden pilihan rakyat, Jokowi harusnya tak boleh tersandera apapun, setuju?

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyebut para aktivis pro KPK sebagai rakyat nggak jelas. Menteri Tedjo didesak meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.