Usulan pembentukan partai lokal oleh GAM menuai kecaman. GAM mengklaim, Indonesia telah menyetujui bagi GAM membentuk parpol lokal dalam 1 tahun.

Usulan pembentukan partai lokal oleh GAM sebaiknya tidak dikesampingkan begitu saja. Apalagi jalan itu terbaik untuk penyelesaian Aceh.

Wacana adanya calon dari GAM ikut serta dalam Pilkada NAD terus bergulir. Pemerintah diminta tidak menutup kemungkinan adanya parpol lokal dan calon independen.

Keinginan GAM membentuk partai lokal di Aceh bertepuk sebelah tangan. MPR menolak usulan itu karena melanggar UU Partai Politik.

Pemerintah Indonesia menolak tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membentuk partai politik (parpol) sendiri di Aceh.

Pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terlibat tindak pidana kriminalitas.

Deplu tengah mempersiapkan pembentukan tim pengawas multinasional. Ini untuk mengantisipasi tercapainya perjanjian damai RI-GAM.

Ketegangan antara APJII dengan ccTLD-ID seputar pengelolaan nama domain dan penggunaan nama IDNIC 'menyeret' pejabat publik. Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil menyatakan siap menengahi masalah itu.

TNI sepenuhnya mendukung keputusan politik pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah Aceh secara damai, bermartabat, dan komprehensif.

Pengamanan di Aceh ditingkatkan pascapenembakan seorang relawan asing. Namun upaya tersebut belum sampai pada tahap penambahan pasukan.