Ada 11 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi ke tahap dua. satu nama sudah terungkap yakni Busyro Muqoddas. Siapa sisanya yang lain, panitia seleksi tak mau membukanya.

Seleksi nasional untuk mencari pimpinan KPK sudah melewati tahapan uji kompetensi. Dari 104 orang yang daftar, yang tersisa yang akan masuk ke tahap selanjutnya hanya ada 11 orang.

Nama-nama calon pimpinan KPK semakin mengerucut. Dari hasil seleksi tahap II yang dilakukan panitia seleksi nasional (panselnas), dari 59 orang kandidat hanya ada 11 orang yang lolos. 

Panitia seleksi nasional (Panselnas) calon pimpinan KPK meminta publik ikut aktif memberi masukan tentang para kandidat. Saat ini sudah ada 11 nama yang lolos seleksi tahap II yang bakal bertarung menggantikan Busyro Muqoddas yang akan pensiun.

Adalah Ahmad Taufik, satu diantara enampuluh empat nama yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. "KPK perlu darah baru, harus ada suntikan darah baru untuk mewarnai kepemimpinan yang sudah ada sekarang," kata Ahmad Taufik.

Tim Pakar dan Pokja Seleksi Menteri detikcom sepakat mengusulkan 72 nama calon menteri yang akan diusulkan ke presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK. Nama ini juga telah ditempatkan dalam kementerian di struktur kabinet eksisting dan struktur kabinet alternatif usulan tim.

Presiden SBY terus mendorong peningkatan remunerasi dan tunjangan bagi Jaksa. Sebab, kesejahteraan dinilai mampu mengurangi penyimpangan yang ada di institusi korps Adhyaksa tersebut.

Presiden terpilih Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengatakan, ingin membentuk kabinet yang ramping dan ringkas. salah satu tujuannya agar lebih fokus, bergerak cepat dan tanggap terhadap beragam persoalan.

Muhammad Busyro Muqoddas dijagokan oleh pembaca seleksimenteri.com di tiga posisi kementerian dan lembaga setingkat menteri. Posisi kementerian apa yang cocok untuk Busyro?

Sejumlah fraksi DPR mewacanakan pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada. KPK menyebut kepala daerah terpilih bisa menjadi ATM berjalan DPRD. Bagi PKS, pemilihan legislatif DPR yang dilaksanakan secara langsung juga rawan korupsi.