Komnas HAM menduga polisi telah melakukan pelanggaran HAM serius dalam kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang menewaskan 8 warga. Dari berbagai temuan di lapangan, Komnas HAM akan melaporkan ke Kapolri dan meminta polisi ditarik dari lokasi hingga situasi reda.

Kinerja Tim investigasi Mabes Polri untuk kasus rusuh Buol, Sulawesi Tengah, mulai menunjukkan perkembangan. Dari belasan petugas yang diperiksa, 3 di antaranya ditetapkan tersangka.

Penyelidikan kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), oleh polisi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Karenanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, situasi di Buol, Sulawesi Tengah, berangsur pulih setelah kerusuhan yang mengakibatkan tewasnya 7 orang sipil.

Penyelidikan atas tewasnya Kashmir (19), tahanan di Polsek Biau, masih diselidiki. Belasan anggota polisi diperiksa termasuk Kapolsek Biau dan Kasatlantas Polres Buol.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memastikan proses penyelidikan atas insiden Buol, Sulawesi Tengah, terus dilakukan. Terkait meninggalnya tahanan di Polsek Biau, Kapolri memastikan akan menindak petugas di lapangan.

Polisi masih menyelidiki penyebab kematian warga bernama Kashmir di tahanan Polsek Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tenggara, yang menjadi pemicu kerusuhan. Jika terbukti ada penganiayaan di tahanan, pelakunya wajib dihukum.

Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tengah (Sulteng) di Yogyakarta menggelar unjuk rasa terkait kasus kerusuhan di Kabupaten Buol. Mereka mengecam tindakan anarkis polisi saat menangani amuk massa.

Mabes Polri menerjunkan 2 SSK pasukan Brimob untuk melakukan pengamanan di Buol, Sulawesi Tengah, menyusul insiden antarwarga dan pihak kepolisian. Namun, Kapolri membantah bahwa pengiriman pasukan itu untuk menakuti warga.

Polri menjamin akan melakukan pengusutan secara transparan terkait insiden Buol, Sulawesi Tengah. Sanksi akan diberikan kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.