Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai seharusnya juga menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyusul penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak Pekan Olahraga Nasional Riau dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Luthfi Hasan Ishaaq juga didakwa dalam tindak pidana pencucian uang. Jaksa penuntut umum membeberkan trik Luthfi menyamarkan asal usul harta yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Persidangan Ahmad Fathanah bakal berjalan menarik. Bukan cuma terkait perkara suap kuota impor daging, sidang pembacaan dakwaan juga akan membeberkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Fathanah.

Ahmad Fathanah, sahabat eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera, akan menjadi terdakwa dalam sidang perdana kasus suap kuota impor daging hari ini. Kuasa hukumnya, Ahmad Rozi, mengatakan kliennya akan buka-bukaan, karena itu Fathanah pernah menolak jadi justice collaborator.

Sidang perdana kasus suap impor daging dengan terdakwa eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan sahabatnya, Ahmad Fathanah, akan digelar pekan depan. Akankah Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan para perempuan yang dekat dengan keduanya di pengadilan?

Terpidana narkoba, Thomas Claudius Ali Junaidi (38) menjadi justice collaborator pertama di Indonesia yang mendapatkan keringanan hukuman. Keringanan hukuman serupa dapat diberikan kepada justice collaborator kasus korupsi dan pencucian uang.

Selama persidangan kasus simulator SIM, istri-istri Djoko Susilo sekalipun belum pernah hadir untuk bersaksi. Ketidakhadiran istri-istri Djoko justru menguntungkan KPK untuk membuktikan dakwaan TPPU kepada mantan Kakorlantas tersebut.

Darin Mumtazah sama sekali tak menampakkan batang hidungnya saat dipanggil KPK. 3 Kali panggilan KPK tak berbalas. Kemana Darin, tak jelas.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto meminta jaksa menghadirkan wanita-wanita yang disebut menerima uang Fathanah.

KPK menerapkan pasal pencucian uang untuk M Nazaruddin selain pasal penerimaan suap dalam kasus wisma atlet. Di kasus pencucian uang itu, KPK akan memiskinkan eks bendahara umum Demokrat tersebut.