Pil yang ditemukan di ruang kerja Akil Mochtar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mengandung zat methamphetamine, atau biasa disebut dengan sabu. Narkoba jenis tersebut termasuk langka dan baru di Indonesia.

Hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap dua butir pil yang ditemukan di meja kerja Akil Mochtar di MK mengandung methamphetamine. Zat tersebut lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu.

Badan Nasional Narkotika (BNN) menemui KPK untuk mengambil sampel urine dan rambut Akil Mochtar. Proses ini pun berjalan sekitar 90 menit. Akil juga telah stop merokok sejak menjadi ketua MK. Namun itu tak ada hubungannya dengan pemakaian ganja.

BNN menyatakan obat-obatan yang ditemukan di laci meja ruang kerja Akil Mochtar di MK positif narkoba. Mengacu dari temuan tersebut, pihak BNN selanjutnya melakukan pengejaran kepada para pemasok barang haram kepada Akil.

Meski terus menyangkal, Ketua MK Akil Mochtar nonaktif tak bisa lepas dari jerat tahanan KPK terkait kasus suap sengketa pilkada. Sejumlah pengamat hukum menilai, bukan tak mungkin hakim lain ikut terlibat dalam transaksi haram tersebut.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Badan Narkotikan Nasional (BNN), narkoba yang ditemukan di ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar nonaktif positif ganja dan ekstasi.

Sejumlah pihak menilai tidak tersentuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) dari pengawasan merupakan lubang yang harus segera ditambal terkait kasus suap Akil Mochtar. Jika tak segera diubah, dikhawatirkan akan ada Akil jilid dua nantinya.

Badan Nasional Narkotika (BNN) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya diduga untuk melakukan tes urin tersangka korupsi Akil Mochtar.

Rumah jembar ini sering disambangi Gubernur Banten Ratu Atut. Lokasinya di Jalan Suryalaya IV No.1, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Bangunan mentereng dibanding rumah lainnya di lokasi itu disebut-sebut milik Atut.

Majelis Kehormatan Konstitusi akan memeriksa kasus yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar mulai Senin (7/10) depan. Jika hendak memeriksa Akil, MKK harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada KPK.