Ada pihak yang menganggap seruan referendum di Yogyakarta merupakan aksi makar. Anggapan ini tidak tepat, karena referendum hanya terbatas dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY.

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi menuding akar permasalahan seputar keistimewaan DIY adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda. UU ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Posisi Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, disebut sebagai Parardhya dalam RUU Keistimewaan DIY. Parardhya memiliki sejumlah keistimewaan. Namun istilah ini bukan datang dari Sultan Hamengku Buwono X.

Fisipol UGM pernah membuat kajian untuk mengatasi polemik keistimewaan Yogyakarta. Dalam kajian tersebut pada 2007 dalam bentuk RUU itu, Sultan dan Paku Alam diposisikan sebagai penyatuan antara Keraton dengan pemerintahan.

Presiden SBY melempar bola panas tentang isu monarki terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Bola panas ini pun ditendang Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Jumat, 26 November 2010 Presiden SBY menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Dalam rapat itu Presiden sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial perihal Keistimewaan DIY.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan jika Presiden SBY menghargai keistimewaan DI Yogyakarta. Dia meminta bentuk keistimewaan ini tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.

Sejak dirilis pada Hari Raya Lebaran, September 2010 film 'Sang Pencerah' telah meraih lebih dari satu juta penonton. Film ini pun akan diputar gratis di JiFFest 2010.

Sekitar 128 raja dan sultan di Indonesia menghadiri Festival Keraton Nusantara (FKN) VII, 26-29 November 2010. Festival ini dipusatkan di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang.

Deretan penjual menjajakan batik, kerajinan perak, kayu, dan kulit. Ada juga yang menjual bakpia. Terdengar alunan suara gending dan sinden membawakan musik Coke'an. Ah, serasa seperti di Jogja saja.