Secara khusus, Jokowi meminta Mendagri Tito memberi atensi terhadap persoalan ini sungguh-sungguh. Perda maupun pergub yang tumpang tindih diminta disesuaikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan banyak pekerjaan rumah alias 'PR' kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet Indonesia maju.

Jokowi dalam Kabinet Kerja memisahkan Kemendikbud dari Dikti. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Jokowi menggabungkan lagi Dikti dengan Kemendikbud.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti titipkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 kepada Edhy Prabowo agar tidak direvisi. Tujuannya agar menjaga laut Indonesia yang berdaulat, juga agar tetap menanggulangi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Menperin Agus Gumiwang sudah dinanti tugas menerbitkan aturan pajak LCGC baru dan aturan turunan Perpres Kendaraan Listrik.

Jokowi kembali mendengungkan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Di dunia hukum, omnibus law dikenal sebagai loncatan revolusi hukum. Apa itu?

Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti menyampaikan capaian 5 tahun, telah mengembangkan konektivitas transportasi udara berkonsep 'Indonesia Sentris'.

Komisi superbody yang beranggotakan para polisi bahasa itu bergerak cepat. Sebuah kantor media di Jogja digerebek. Segenap anggota tim redaksinya ditahan.

Perubahan nomenklatur tersebut akan mengubah beberapa tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari kementerian yang ada di kabinet Jokowi sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk dua Undang-undang (UU) besar yakni, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.