Polda Jabar serahkan berkas dan tiga orang tersangka pegawai Ditjen Pajak ke Kejati Jabar yang diduga terlibat praktik suap dan pencucian uang senilai 500 ribu dolar atau setara Rp 4,5 miliar.

RI belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dari 49 rekomendasi, ada 14 yang belum dipenuhi oleh Indonesia.

Sebanyak 36 kasus investasi bodong ditemukan oleh SATGAS. Modusnya antara lain melakukan rekrutmen tenaga kerja sehingga calon pegawai itu diarahkan sebagai investor yang selanjutnya justru menjadi korban.

Rapat tertutup KPK-DPR Komisi III pekan lalu ditengarai ada 'main mata' atas beberapa kasus korupsi yang menyeret anggota Dewan. Dugaan itu dinilai tidak betul.

Banyak cara untuk menghindari pengendusan KPK dan PPATK. Misalnya saja, penyuap Bulyan Royan (BR) mentransfer untuk anggota DPR itu melalui money changer.

Selain rekayasa keuangan yang menjadi masalah utama Asian Agri, Ditjen Pajak juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki money laundering.

ICW mendatangi Mabes Polri. Bersama Jaringan Anti Illegal Logging, ICW mendesak polisi untuk menerapkan pasal korupsi dalam menangani pembalakan liar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menerima surat dari Polda Jabar mengenai keterlibatan oknum ditjen pajak dalam pembayaran pajak PT First Media Tbk.

Berkas penyidikan tersangka kasus aliran dana BI, Burhanuddin Abdullah segera ditingkatkan ke penuntutan.

Ribut-ribut penolakan IPO PT Adaro Energy Tbk tidak membuat Bapepam terpancing. Bapepam ingin bersikap independen dengan meminta opini hukum dulu dari konsultan hukum.